Dirdik KPK Dijabat Jenderal Polri, ICW Kembali Kritik Komjen Firli Bahuri
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengkritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri.
Kritik dilayangkan ICW usai beredarnya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK diisi oleh Brigadir Jenderal Polisi Setyo Budiyanto.
"Menanggapi beredarnya surat pemberitahuan hasil seleksi pegawai KPK, maka dalam kesempatan ini ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2020).
Kurnia mengatakan, berdasarkan data ICW, KPK telah mempekerjakan empat orang perwira tinggi Polri, yakni Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK, Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan, Brigjen Setyo Budiyanto selaku Direktur Penyidikan, dan Brigjen Endar Priartono selaku Direktur Penyelidikan.
Sementara untuk jabatan koordinator wilayah yang baru kini diduduki oleh sembilan orang, lima di antaranya adalah anggota Polri. Mereka adalah Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan Kombes Yudhiawan.
"Bahkan, kemungkinan lima orang yang mengisi posisi koordinator wilayah juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang satu. Jadi, total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK ada sembilan orang," kata dia.
Kurnia menilai wajar jika nanti timbul persepsi publik akan terjadinya konflik kepentingan di KPK. Dia mempertanyakan, bagaimana publik percaya bidang penindakan KPK yang diisi Polri akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di kepolisian.
"Sudut pandang lain juga terkait potensi loyalitas ganda. Sebab, pada waktu mendatang, perwira tinggi Polri ini akan kembali ke institusi asalnya. Sehingga di waktu yang sama, para perwira tinggi ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri," kata dia.
Dia memastikan, ICW tidak anti terhadap insitusi tertentu untuk menduduki jabatan di KPK. Akan tetapi, jika institusi tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, menurut ICW akan lebih baik mereka diberdayakan di institusi asalnya.
"Setidaknya dapat bermanfaat untuk membantu proses pembenahan internal institusi, daripada harus dipekerjakan di KPK," kata dia.
